Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta agar situs dan akun media sosial pemerintah yang tidak aktif ditutup untuk mencegah serangan siber atau judi online yang disusupi.
Teman-teman dari biro humas pemerintahan, seperti yang kami ketahui, juga mengawasi situs web pemerintahan pusat dan daerah serta akun mereka. Di acara Pelatihan Humas Pemerintah di Pusdiklat Komdigi, Jakarta Barat, Rabu (26/2), Meutya menyatakan bahwa tidak boleh ada akun yang tidak aktif. Jika ada, akun tersebut harus ditutup.
Dia menambahkan, “Jangan ada akun pemerintahan. Jika ada, mereka ada, tetapi mereka dikelola dengan buruk dan bisa menjadi sumber masalah.”
Meutya mengatakan bahwa akun yang jarang melakukan update dan memberikan informasi dapat menjadi sasaran serangan phising hingga judi online.
“Saya tidak memberikan update atau informasi, mohon maaf jika website malah sering diserang, phising masuk ke situs judi online.”
Lautya menyatakan bahwa situs pemerintahan sering menjadi sasaran serangan seperti ini. Akibatnya, ia menyarankan agar akun, situs web, dan aset komunikasi kementerian lembaga pusat dan daerah dikelola dengan baik untuk mencegah serangan.
Pada tahun 2023, banyak situs web dan akun media sosial yang diretas atau digunakan untuk mempromosikan judol.
Korban terdiri dari lembaga pemerintahan tingkat daerah hingga pusat. Portal Satudata Pertanian adalah salah satu yang menjadi korban saat itu.
Data yang dikumpulkan oleh Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ada 291 situs web yang diduga digunakan untuk memasarkan produk judi online. Situs-situs ini terdiri dari 68 situs perguruan tinggi, 38 situs yang dimiliki oleh sekolah, dan 30 situs yang dimiliki oleh pemerintah.
Pratama Persadha, direktur lembaga riset siber CISSReC, mengatakan bahwa teknik yang disebut mirroring dapat digunakan untuk mencegah penyusupan judol ke situs. Memindahkan atau membuat situs yang mirip di situs milik pemerintah dan perguruan tinggi adalah cara teknik ini bekerja.
Menurut Pratama, pemilik situs judi online melakukan hal ini karena dua alasan. Pertama, mereka ingin berjaga-jaga jika situs mereka di-takedown.
Kedua, situs web pemerintah dan institusi pendidikan dianggap lebih aman untuk diakses karena jarang diuji keamanan sibernya.
