10 Juta Rekening Penerima Bansos Diblokir, Memungkinkan Orang Bermain Judi Online
Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan bahwa 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) telah dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan beberapa di antaranya digunakan untuk transaksi judi online.
“Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan 10 juta rekening penerima bansos yang terbukti tidak layak. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada penerima bansos yang justru memberikan bantuan untuk berjudi online.” Sebagaimana dikutip dari laman media sosial Kemensos pada hari Minggu (6/7), dana bantuan yang seharusnya menjadi penyambung hidup malah berakhir di meja judi digital.
Menurut arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya mengunjungi Kantor PPATK untuk mengadakan pertemuan bersama untuk memastikan bansos tepat sasaran dan efektif. “Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” kata Gus Ipul.
Selain itu, analisis rekening penerima bansos yang dilakukan oleh PPATK menunjukkan bahwa data yang dimiliki Kemensos adalah akurat. “Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” kata Gus Ipul. Menurutnya, hasil analisis ini akan digunakan untuk memastikan bantuan sosial diberikan dengan tepat sasaran.
Selain itu, dalam pertemuan antara Gus Ipul dan Ivan Yustiavandana, Ketua PPATK, diketahui bahwa banyak rekening penerima bansos disinyalir tidak beroperasi atau hanya menerima transfer. Sementara itu, Ivan Yustiavandana, Ketua PPATK, menyambut baik pembentukan Kemensos. Dia menyatakan bahwa dia akan menyelidiki data yang diberikan Kemensos. Menurut Ivan, sinergi ini akan memenuhi arahan Presiden Prabowo tentang penggunaan bansos yang tepat sasaran.
Ivan juga menyatakan bahwa timnya menemukan beberapa data yang tidak sesuai dan segera menyerahkannya ke Kemensos. “Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” katanya. Dalam hal ini, PPATK berkomitmen untuk terus mendukung Kemensos dalam menyediakan bantuan sosial yang efisien dan tepat sasaran. “Kami siap, Pak Menteri, untuk selalu membantu Anda di masa depan.” Dia menyimpulkan, “Kita berharap bansos ini akan lebih efisien dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia.”