Anggota DPR: Karena Pemerintah Tidak Tegas, Indonesia Rugi Triliunan Karena Judol

“Judi ilegal, judol ini merugikan sekian triliun ini semua karena tidak ada kepastian hukum dan tidak ada ketegasan dari pemerintah,” kata Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena ketidakpastian hukum dan ketidaktegasan aparat penegak hukum (APH).

Hasibi menyatakan bahwa membersihkan judol di Indonesia mudah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan tindakan ilegal.

Berantas judol sangat mudah. Polisi dan pemerintah masing-masing memiliki kekuatan. “Hari ini kita tahu semua sangat berkuasa.” Menurut Hasbi, pemerintah harus memperketat aturan yang berkaitan dengan masyarakat umum dan mendefinisikan apa yang dianggap legal dan ilegal. Bikin peraturannya. Ini tidak dilegalkan, tetapi itu dilegalkan. Itu perlu diperketat. Negara ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Hasbi menyatakan bahwa undang-undang ini jelas, seperti yang ditunjukkan dalam KUHAP. Ia mencontohkan bahwa aturan bepergian umum juga dapat diperketat, terutama untuk tujuan yang menimbulkan pertanyaan, seperti orang yang bepergian ke Kamboja.

Dia kemudian mengatakan, “Kamboja ini mengambil keuntungan dari kita karena penegakan hukum kita kurang.” Hasibi menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia yang pergi ke Kamboja untuk bekerja di situs judol. Dia mengklaim bahwa pemerintah dapat mencegah orang Indonesia yang ingin pergi ke Kamboja melalui imigrasi. Ini jelas, kan? Dia menyatakan, “Muka-muka ingin wisata dan main-main. Ini kelihatan.” Sebelumnya dilaporkan bahwa sebanyak 80.000 pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Kamboja merupakan PMI yang melanggar hukum. Sementara judi adalah bisnis yang sah di Kamboja, sebagian besar WNI bekerja di industri judi online dan penipuan atau scamming.

“Semua (PMI di Kamboja) ilegal karena kita enggak punya kerja sama penempatan dengan mereka,” kata Abdul Kadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), saat memberikan pengarahan kepada gubernur Jawa Tengah dan bupati di kantor gubernur Jawa Tengah pada Selasa (15/4/2024). Karding juga mengatakan bahwa pemuda-pemudi Indonesia yang nekat mencoba mencari rezeki di luar negeri melalui cara yang ilegal atau tidak sah telah pergi ke Kamboja dan Myanmar.