Istana Meminta Pasukan untuk Berperang Melawan Judol.
Pemerintah Republik Indonesia memulai perang melawan judi online. Hal ini diumumkan oleh Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, usai rapat terbatas dengan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025 kemarin.
Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kerja sama dengan berbagai negara karena beberapa situs judol tampaknya dimiliki oleh pejabat dari luar negeri. perang pemerintah terhadap judol, termasuk bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi ini
Menurutnya, “Jadi, tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga kerjasama dengan berbagai negara untuk operator yang kebanyakan di luar negeri.”
Dia menyatakan bahwa tujuan perintah presiden adalah untuk meningkatkan kolaborasi antara negara dalam memerangi judol.
Bahkan, Kepala Negara mengingatkan kembali pada visinya, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini adalah misi ketujuh dari Asta Cita, yang berfokus pada reformasi birokrasi, hukum, dan politik serta pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, narkoba, judi, dan korupsi.
Banyak bukti bahwa WNI bekerja sebagai admin judol di China, Kamboja, dan Vietnam terkait bisnis ilegal ini.
Kepala PCO menyatakan, “Penting itu untuk didalami soal kerja sama itu tadi. Itu perintahnya Presiden tadi soal itu.”
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membenarkan tekad Presiden melawan judol setelah acara yang sama.
Untuk menangani pemberantasan judol, kabinet diminta untuk membuat Peraturan Pemerintah, atau PP. Meutya mengatakan, “Presiden kembali membahas perkembangan penanganan judol dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP.”
Menkomdigi mengatakan bahwa keberadaan PP diperlukan untuk membuat pemerintah lebih kuat dalam memerangi praktik judol hingga akarnya, termasuk mengejar negara tetangga yang diduga menjadi sarang admin judol.
Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judol di Indonesia mencapai Rp100 triliun sepanjang semester pertama 2024, sementara dalam laporan terakhir dari Januari hingga Juli 2024, nilainya mencapai Rp174,5 triliun dengan 117 juta transaksi.
Memprihatinkan, sebagian besar penjudi internet di Indonesia adalah anak-anak dan remaja.
PPATK mengungkapkan bahwa 197 ribu anak dan remaja terlibat dalam transaksi judol senilai Rp293,4 miliar.
Kepala Negara menunjukkan kemarahan dalam beberapa kesempatan. Presiden Prabowo melihat kasus judol sebagai salah satu masalah besar yang dihadapi pemerintah Indonesia, bersama dengan narkoba terlarang, penyelundupan, dan korupsi.
Bantuan penuh dari para penegak hukum diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Perintah Presiden kepada Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, dan BIN untuk berkolaborasi dalam memerangi judol, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, dan korupsi. * (*)